makalah kesultanan aceh

0

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi AcehIndonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 – 1903), Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup DayaPedirLidieNakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru.
1.2  Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalahnya yaitu:

  1. Bagaimana Sejarah kesultanan Aceh Darussalam?
  2. Kapan masa kejayaan kesultanan Aceh Darussalam?
  3. Bagaimana pemerintahannya?
  4. Kapan masa berakhirnya kesultanan aceh Darussalam? Dan apa penyebabnya?

 

1.3  Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan makalah ini yaitu:

  1. Mengetahui Bagaimana Sejarah kesultanan Aceh Darussalam
  2. Mengetahui Kapan masa kejayaan kesultanan Aceh Darussalam
  3. Mengetahui Bagaimana pemerintahannya?
  4. Mengetahui Kapan masa berakhirnya kesultanan aceh Darussalam, Dan apa penyebabnya

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah kesultanan Aceh Darussalam

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau pada tanggal 8 September1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu (14961903), Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.[1]

Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru.

Pada tahun 1528, Ali Mughayat Syah digantikan oleh putera sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571.[2]

2.2 Masa Kejayaan

Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orangkaya atau hulubalang. Hikayat Aceh menuturkan Sultan yang diturunkan paksa diantaranya Sultan Sri Alam digulingkan pada 1579 karena perangainya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan pada pengikutnya. pengantinya Sultan Zainal Abidin terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang. Raja-raya dan orangkaya menawarkan mahkota kepada Alaiddin Riayat Syah Sayyid al-Mukamil dari Dinasti Darul Kamal pada 1589. Ia segera mengakhiri periode ketidak-stabilan dengan menumpas orangkaya yang berlawanan dengannya sambil memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang dampaknya dirasakan pada sultan berikutnya.[3]

Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636) atau Sultan Meukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal, meskipun di tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh.[4]

Pada masa Sultan Alaidin Righayat Syah Sayed Al-Mukammil (kakek Sultan Iskandar Muda) didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurit van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh.

2.3 Pemerintahan

a. Sultan Aceh

Sultan Muhammad Daud Syah Johan Berdaulat, Sultan Aceh terakhir yang bertahta pada tahun 1874-1903.Sultan Aceh atau Sultanah Aceh merupakan penguasa / raja dari Kesultanan Aceh. Sultan awalnya berkedudukan di Gampông Pande, Bandar Aceh Darussalam kemudian pindah ke Dalam Darud Dunia di daerah sekitar pendopo Gubernur Aceh sekarang. Dari awal hingga tahun 1873 ibukota berada tetap di Bandar Aceh Darussalam, yang selanjutnya akibat Perang dengan Belanda pindah ke Keumala, sebuah daerah di pedalaman Pidie.

Sultan/Sultanah diangkat maupun diturunkan atas persetujuan oleh tiga Panglima Sagoe dan Teuku Kadi Malikul Adil (Mufti Agung kerajaan). Sultan baru sah jika telah membayar “Jiname Aceh” (mas kawin Aceh), yaitu emas murni 32 kati, uang tunai seribu enam ratus ringgit, beberapa puluh ekor kerbau dan beberapa gunca padi. Daerah yang langsung berada dalam kekuasaan Sultan (Daerah Bibeueh) sejak Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah adalah daerah Dalam Darud Dunia, Mesjid Raya, Meuraxa, Lueng Bata, Pagarayée, Lamsayun, Peulanggahan, Gampông Jawa dan Gampông Pande.[5]

Lambang kekuasaan tertinggi yang dipegang Sultan dilambangkan dengan dua cara yaitu keris dan cap. Tanpa keris tidak ada pegawai yang dapat mengaku bertugas melaksanakan perintah Sultan. Tanpa cap tidak ada peraturan yang mempunyai kekuatan hukum.[6]

b. Perangkat Pemerintahan

Perangkat pemerintahan Sultan kadang mengalami perbedaan tiap masanya. Berikut adalah badan pemerintahan masa Sultanah di Aceh :

  • Balai Rong Sari, yaitu lembaga yang dipimpin oleh Sultan sendiri, yang anggota-anggotanya terdiri dari Hulubalang Empat dan Ulama Tujuh. Lembaga ini bertugas membuat rencana dan penelitian.
  • Balai Majlis Mahkamah Rakyat, yaitu lembaga yang dipimpin oleh Kadli Maiikul Adil, yang beranggolakan tujuh puluh tiga orang; kira-kira semacam Dewan Perwakilan Rakyat sekarang.
  • Balai Gading, yaitu Lembaga yang dipimpin Wazir Mu’adhdham Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri; kira-kira Dewan Menteri atau Kabinet kalau sekarang, termasuk sembilan anggota Majlis Mahkamah Rakyat yang diangkat.
  • Balai Furdhah, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal ekonomi, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Menteri Seri Paduka; kira-kira Departemen Perdagangan.
  • Balai Laksamana, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal angkatan perang, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Laksamana Amirul Harb; kira-kira Departemen Pertahanan.
  • Balai Majlis Mahkamah, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal kehakiman/pengadilan, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Seri Raja Panglima Wazir Mizan; kirakira Departemen Kehakiman.
  • Balai Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurus hal ihwal keuangan dan perbendaharaan negara, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wazir Dirham; kira-kira Departemen Keuangan.

Selain itu terdapat berbagai pejabat tinggi Kesultanan diantaranya

  • Syahbandar, mengurus masalah perdagangan di pelabuhan
  • Teuku Kadhi Malikul Adil, semacam hakim tinggi.
  • Wazir Seri Maharaja Mangkubumi, yaitu pejabat yang mengurus segala Hulubalang; kira-kira Menteri Dalam Negeri.
  • Wazir Seri Maharaja Gurah, yaitu pejabat yang mengurus urusan hasil-hasil dan pengembangan hutan; kira-kira Menteri Kehutanan
  • Teuku Keurukon Katibul Muluk, yaitu pejabat yang mengurus urusan sekretariat negara termasuk penulis resmi surat kesultanan, dengan gelar lengkapnya Wazir Rama Setia Kerukoen Katibul Muluk; kira-kira sekretaris Negara.[7]

c. Tradisi kesultanan

Gelar

Teungku, Tuanku, Teuku,Cut, Laksamana, Tiga Sagi Mukim, Ulee balang,Meurah

d. Ulèëbalang & Pembagian Wilayah

Pada waktu Kerajaan Aceh sudah ada beberapa kerajaan seperti Peureulak, Pasée, Pidie, Teunom, Daya, dan lain-lain yang sudah berdiri. Disamping kerajaan ini terdapat daerah bebas lain yang diperintah oleh raja-raja kecil. Pada masa Sultan Iskandar Muda semua daerah ini diintegrasikan dengan Kesultanan Aceh dan diberi nama Nanggroe, disamakan dengan tiga daerah inti Kesultanan yang disebut Aceh Besar. Tiap daerah ini dipimpin oleh Ulèëbalang. Pada masa Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1088 – 1098 H = 1678 – 1688 M) dengan Kadi Malikul Adil (Mufti Agung) Tgk. Syaikh Abdurrauf As-Sinkily dilakukan reformasi pembagian wilayah. Kerajaan Aceh dibagi tiga federasi dan daerah otonom. Bentuk federasi dinamakan Sagoe dan kepalanya disebut Panglima Sagoe. Berikut pembagian tiga segi (Lhée Sagoe) :

Sagoe XXII Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Muda Perkasa Panglima Polem Wazirul Azmi. Kecuali menjadi kepala wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirud Daulah (Menteri Negara).

Sagoe XXV Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Setia Ulama Kadli Malikul ‘Alam. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Kerajaan.

Sagoe XXVI Mukim, yang Kepala Sagoenya bergelar Sri Imeum Muda Panglima Wazirul Uzza. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirul Harb (Menteri Urusan Peperangan).

Dalam setiap Sagoe terdapat Gampong. Setiap gampong memiliki sebuah Meunasah. Kemudian gampong itu membentuk Mukim yang terdapat satu Mesjid untuk melakukan shalat jumat sesuai mazhab Syafi’ie.[8] Kecuali dari 3 wilayah Sagoe ini, semua daerah memiliki hak otonom yang luas.[9]

Ulèëbalang yang diberi hak mengurus daerah otonom non Lhée Sagoe, secara teori adalah pejabat sultan yang diberikan Sarakata pengangkatan dengan Cap Sikureueng. Namun fakta di lapangan mereka adalah merdeka. Memang Sultan Aceh tidak dapat mengontrol semua Ulèëbalang yang telah menjadi pejabat di pedalaman. Dengan lemahnya pengontrolan ini sehingga mereka lambat laun tidak mau tunduk lagi dan mengindahkan kekuasaan Sultan. Mereka mulai berdagang dengan pedagang asing di pelabuhan mereka sendiri. Saudagar-saudagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri ini tidak mau menyetorkannya kepada petugas Sultan, tetapi menyetorkannya kepada Ulèëbalang langsung. [12]

Ditegaskan juga dalam sarakata bahwa Ulèëbalang terikat dalam sumpah yang isinya sebagai berikut :

Demi Allah, kami sekalian hulubalang khadam Negeri Aceh, dan sekalian kami yang ada jabatan masing-masing kadar mertabat, besar kecil, timur barat, tunong baroh, sekalian kami ini semuanya, kami thaat setia kepada Allah dan Rasul, dan kami semua ini thaat setia kepada Agama Islam, mengikuti Syariat Nabi Muhammad Saw, dan kami semua ini taat setia kepada raja kami dengan mengikuti perintahnya atas yang hak, dan kami semuanya cinta pada Negeri Aceh, mempertahankan dari pada serangan musuh, kecuali ada masyakkah, dan kami semua ini cinta kasih pada sekalian rakyat dengan memegang amanah harta orang yang telah dipercayakan oleh empunya milik. Maka jika semua kami yang telah bersumpah ini berkhianat dengan mengubah janji seperti yang telah kami ikral dalam sumpah kami semua ini, demi Allah kami semua dapat kutuk Allah dan Rasul, mulai dari kami semua sampai pada anak cucu kami dan cicit kami turun temurun, dapat cerai berai berkelahi, bantah dakwa-dakwi dan dicari oleh senjata mana-mana berupa apa-apa sekalipun.

Dokumen sumpah itu kemudian disimpan oleh Wazir Rama Setia selaku Sekretaris Kerajaan Aceh, Said Abdullah Di Meuleuk, yang kemudian disimpan secara turun temurun oleh keturunannya hingga saat ini, khusus bagi rakyat yang termasuk dalam daerah wewenangnya, dalam hal ini ia boleh mengangkat seorang Kadi/hakim untuk membantunya. Sebagai penutup ditegaskan, sekiranya Ulée Balang gagal dalam melaksanakan tugasnya menurut hukum-hukum Allah, ia akan kehilangan kepercayaan atasannya.[10] Diakhir sarakata itu dianjurkan Uleebalang itu menegakkan shalat lima waktu, melakukan sembahyang Jum’at, mengeluarkan zakat, mendirikan mesjid dan tempat-tempat ibadah lainnya, mendirikan dayah, dan sekiranya kuasa melakukan ibadah haji.

 

2.4 Kemunduran

Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus (1840) serta Bengkulu kedalam pangkuan penjajahan Belanda.

Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan.

  1. Diplomat Aceh ke Penang. Duduk : Teuku Kadi Malikul Adil (kiri) dan Teuku Imeum Lueng Bata (kanan). Sekitar tahun 1870an

Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah kemangkatan Sultan Iskandar Tsani hingga serangkaian peristiwa nantinya, dimana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan Sultan dengan mengangkat janda Iskandar Tsani menjadi Sultanah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan kembalinya Raja tiran (Sultan Iskandar Muda) yang melatar-belakangi pengangkatan ratu.

Sejak itu masa damai terasa di Aceh, para Ulèëbalang bebas berdagang dengan pedagang asing tanpa harus melalui pelabuhan sultan di ibukota. Lada menjadi tanaman utama yang dibudidayakan seantero pesisir Aceh sehingga menjadi pemasok utama lada dunia hingga akhir abad 19. Namun beberapa elemen masyarakat terutama dari kaum wujudiyah menginginkan penguasa nanti adalah seorang laki-laki bergelar Sultan. Mereka mengklaim bahwa pewaris sah masih hidup dan tinggal bersama mereka di pedalaman. Perang saudara pecah, mesjid raya, Dalam terbakar, kota Bandar Aceh dalam kegaduhan dan ketidak-tentraman. Menindaklanjuti pertikaian ini, Kadhi Malikul Adil (semacam mufti agung) Tgk. Syech Abdurrauf As-Sinkily melakukan berbagai reformasi terutama perihal pembagian kekuasaan dengan terbentuknya tiga sagoe. Hal ini mengakibatkan kekuasaan sultanah/sultan sangat lemah dengan hanya berkuasa penuh pada daerah Bibeueh (kekuasaan langsung) semata.

Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah (1795-1824), seorang keturunan Sultan yang terbuang Sayyid Hussain mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif Al-Alam. Perang saudara kembali pecah namun berkat bantuan Raffles dan Koh Lay Huan, seorang pedagang dari Penang kedudukan Jauhar (yang mampu berbahasa Perancis, Inggris dan Spanyol) dikembalikan. Tak habis sampai disitu, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Syah (1857-1870).

Sultan Mansyur Syah berusaha semampunya untuk memperkuat kembali kesultanan yang sudah rapuh. Dia berhasil menundukkan para raja lada untuk menyetor upeti ke sultan, hal yang sebelumnya tak mampu dilakukan sultan terdahulu. Untuk memperkuat pertahanan wilayah timur, sultan mengirimkan armada pada tahun 1854 dipimpin oleh Laksamana Tuanku Usen dengan kekuatan 200 perahu. Ekspedisi ini untuk meyakinkan kekuasaan Aceh terhadap Deli, Langkat dan Serdang. Namun naas, tahun 1865 Aceh angkat kaki dari daerah itu dengan ditaklukkannya benteng Pulau Kampai.[11]

  1. Surat Sultan Aceh Ibrahim Mansur Syah Kepada Presiden Perancis

Sultan juga berusaha membentuk persekutuan dengan pihak luar sebagai usaha untuk membendung agresi Belanda. Dikirimkannya utusan kembali ke Istanbul sebagai pemertegas status Aceh sebagai vassal Turki Utsmaniyah serta mengirimkan sejumlah dana bantuan untuk Perang Krimea. Sebagai balasan, Sultan Abdul Majid I mengirimkan beberapa alat tempur untuk Aceh. Tak hanya dengan Turki, sultan juga berusaha membentuk aliansi dengan Perancis dengan mengirim surat kepada Raja Perancis Louis Philippe I dan Presiden Republik Perancis ke II (1849). Namun permohonan ini tidak ditanggapi dengan serius.[12]

Kemunduran terus berlangsung dengan naiknya Sultan Mahmudsyah yang muda nan lemah ke tapuk kekuasaan. Serangkaian upaya diplomasi ke Istanbul yang dipimpin oleh Teuku Paya Bakong dan Habib Abdurrahman Az-zahier untuk melawan ekspansi Belanda gagal. Setelah kembali ke ibukota, Habib bersaing dengan seorang India Teuku Panglima Maharaja Tibang Muhammad untuk menancapkan pengaruh dalam pemerintahan Aceh. Kaum moderat cenderung mendukung Habib namun sultan justru melindungi Panglima Tibang yang dicurigai bersekongkol dengan Belanda ketika berunding di Riau.[13]

Pada akhir November 1871, lahirlah apa yang disebut dengan Traktat Sumatera, dimana disebutkan dengan jelas “Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian manapun di Sumatera. Pembatasan-pembatasan Traktat London 1824 mengenai Aceh dibatalkan.” Sejak itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. Para Ulee Balang Aceh dan utusan khusus Sultan ditugaskan untuk mencari bantuan ke sekutu lama Turki. Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan karena Turki saat itu baru saja berperang dengan Rusia di Krimea. Usaha bantuan juga ditujukan ke Italia, Perancis hingga Amerika namun nihil. Dewan Delapan yang dibentuk di Penang untuk meraih simpati Inggris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan ini, Belanda memantapkan diri menyerah ibukota. Maret 1873, pasukan Belanda mendarat di Pantai Cermin Meuraksa menandai awal invasi Belanda Aceh.

  1. Perang Aceh

Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh.

Sultan Aceh Muhammad Daud Syah menyerah di hadapan Jenderal Van Heutsz.

Pada tahun 1896 Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para Ulèëbalang, dan melumatkan habis-habisan kaum ulama. Saran ini baru terlaksanan pada masa Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz. Pasukan Marsose dibentuk dan G.C.E. Van Daalen diutus mengejar habis-habisan pejuang Aceh hingga pedalaman.

Pada Januari tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Syah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Panglima Polem Muhammad Daud, Tuanku Raja Keumala, dan Tuanku Mahmud menyusul di tahun yang sama pada bulan September. Perjuangan di lanjutkan oleh ulama keturunan Tgk. Chik di Tiro dan berakhir ketika Tgk. Mahyidin di Tiro atau lebih dikenal Teungku Mayed tewas 1910 di Gunung Halimun.[14]

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

 

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau pada tanggal 8 September1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu (14961903), Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636) atau Sultan Meukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal, meskipun di tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh.

Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus (1840) serta Bengkulu kedalam pangkuan penjajahan Belanda.

 

 

[1]Sejarah Kerajaan Aceh di MelayuOnline.com

[2]Sumatra and the Malay peninsula, 16th century

[3]a b Reid, Anthony (2011). Menuju Sejarah Sumatera, Antara Indonesia dan Dunia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 97–99.

[4]Lombard, Denys (2008). Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

[5]20 Tahun Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh, Medan: Percetakan Universitas Syiah Kuala. 1980. hlm. 376–377.

[6]Lombard, Denys (2008). Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 104.

[7]a b Hasjmi, Ali. 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 130 – 133.

[8]Lombard, Denys (2008). Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

[9]El Ibrahimy, M. Nur (1980). Kisah Kembalinya Tgk. Mohd Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia. Jakarta: Penerbit M. Nur El Ibrahimy. hlm. 41–42.

[10]El Ibrahimy, M. Nur (1980). Kisah Kembalinya Tgk. Mohd Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia. Jakarta: Penerbit M. Nur El Ibrahimy. hlm. 51.

[11]Reid, Anthony (2005). Asal mula konflik Aceh: dari perebutan Pantai Timur Sumatra hingga akhir Kerajaan Aceh abad ke-19. Jakarta: Yayasan Obor.

[12]Reid, Anthony (2011). Menuju Sejarah Sumatera, Antara Indonesia dan Dunia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 97–99.

[13]Reid, Anthony (2005). Asal mula konflik Aceh: dari perebutan Pantai Timur Sumatra hingga akhir Kerajaan Aceh abad ke-19. Jakarta: Yayasan Obor.

[14]Zentgraft, Door H.C. (1938). ATJEH. Batavia: Koninklijke Drukkerij de Unie.

mengkaitkan teori-teori pendidikan dengan film taare zameen

0

NAMA            : HERDIANTI DWI OKTORA

 

  1. Teori Ralph W Tayler

Di setiap sekolah mempunyai tujuan begitu pula di film taare zameen ini, sekolah mempunyai tujuan untuk membuat peserta didiknya untuk bisa membaca, menulis dan berhitung. Di sekolah pertama tujuan sekolah belum tercapai karna masih ada salah satu seorang murid berenama Ishaan yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung . media  pengalaman belajar nya pun belum di dapatkan ishaan karena pengalaman belajar harus yang di peroleh ishan tidak menyenangkan dan tidak  berkesan baginya. Sehingga pengalaman belajar  untuk mencapai tujuan pendidikan nya pun belum tercapai di sekolah pertama ini. pengalaman belajar nya pun tidak di laksanakan dengan baik  karna tidak dapat menghasilkan beberapa kemampuan untuk ishaan, seperti kemampuan berfikir, memperoleh informasi, mengembangkan sikap sosial, mengembangkan minat. Pengorganisasian pengalaman belajar juga tidak dapat tersusun dengan baik karna ishaan tidak memperoleh pengalaman belajar di sekolah pertama. di sekolah pertama juga menerapkan evaluasi untuk mengetahui apakah sasaran yang ingin di tuju dapat tercapai atau tidak dan dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau tidak seperti hal nya mengadakan ujian akhir tetapi tujuan di sekolah pertama belum tercapai karna sekolah tersebut belum bisa mencapai sasaran dan tujuan karna belum bisa membuat ishaan bisa membaca, menulis dan berhitung.

            Di sekolah kedua tujuan sekolah tercapai di dukung dengan seorang guru yang mampu mengajak siswa nya berinteraksi dan mengerti cara mengajarkan dengan baik dan menyenangkan sehingga memberikan pengalaman belajar yang baik sehingga pengalaman tersebut bisa di organisirkan dengan baik oleh setiap peserta didiknya, sehingga Tujuan sekolah tersebut tercapai.

 

  1. Benjamin S bloom

                      Seperti halnya dalam aspek kognitif ishaan juga tidak dapat menerapkan serta mengembangkan aspek ini karena dari segi penalaran ishaan tidak bisa menalar secara baik. Dari segi pengetahuan ishaan tidak dapat mengingat kembali pelajaran yang telah di pelajari, dari segi pemahamaan ishaan juga tidak bisa karna ia juga tidak mempunyai kemampuan mebaca serta memahami materi pembalajaran yang sudah ia dapatkan, dari segi penerapan ishaan juga tidak bisa menghapal rumus bahkan ia juga tidak bisa berhitung.

                      Dalam aspek afektif ishaan juga tidak dapat mengembangkan dan menerapkan nya karna ishaan tidak mempunyai kemampuan emosional seperti ia tidak bisa menerima secara baik pelajaran yang di dapatkan nya, di kelas ia juga pasif tidak memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelanjaran yang belum dia pahami.

                      Dalam aspek psikomotorik yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan. Ishaan dapat menerapkan aspek ini dimana dia dapat meniru objek yang dilihatnya atau dia mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuai dengan contoh yang diamatinya walaupun belum mengerti maknanya dari keterampilan itu. Ia juga dapat berimajenasi dengan baik dengan objek-objek yang di lihatnya. Dan dapat menggambar objek-objek tersebut tanpa melihat contohnya.

 

  1. John dewey

Di sekolah asrama, Ram Shankar Nikumbh ditunjuk sebagai guru seni sementara. Tidak seperti guru-guru lain yang mengikuti norma-norma yang ada dalam mendidik anak-anak, Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku, di luar empat dinding kelas dan imajinasi mereka.

Guru Ram shankar Nikumbh mengajarkan tidak hanya teori melainkan praktek langsung. Guru seni itu mengajar dengan pembagian yang tepat antara teori dan praktek. Dia tidak hanya mengajarkan teori saja tapi praktek langsung seperti menggambar, guru tersebut memperhatikan setiap karakter murid nya masing-masing dengan baik. Guru tersebut juga menerapkan sistem demokrasi dimana setiap peserta didiknya bebas berpendapat dan berekspresi.

 

  1. Paulo Freire

seperti yang dikemukakan oleh Paulo Freire, bahwa gaya pendidikan “gaya bank” yang digunakan sangat tidak mendukung pencapaian tujuan dari pendidikan itu sendiri. Disini murid terkesan seperti robot karena tidak adanya komunikasi dua arah. Sedangkan di sekolah di film taree zamen sekolah tersebut menggunakan pendidikan dengan sistem Bank dimana hanya menerima dan menganggap peserta didik sebagai tabungan yang akan selalu menerima ilmu dari guru. Dalam proses ini guru dianggap paling mengerti dan siswa tidak tahu apa-apa. Tapi di sekolah kedua di pelajaran seni, ada seorang guru Ram yang mengajarkan tidak dengan gaya bank, dia menjadikan sistem pembelajaran yang mengajak peserta didiknya tidak hanya menjadi subjek dan objek melainkan berperan langsung dalam proses pembelajaran serta peserta didik diarahkan agar mampu mengembangkan pemikirannya sendiri. Begitu juga yang dilakukan guru Ram untuk mengajarkan ishaan, ia membuat ishaan percaya diri dan percaya pada pemikiran nya sendiri agar mampu mengembangkan dirinya.

 

  1. UU pendidikan tahun 2003

Pasal 1 ayat 1 : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

dimana di film ini menciptakan pendidikan agar berguna untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang bermutu, menyenangkan dan berkesan oleh peserta didik agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya.

 

Pasal 4 ayat 1 : Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai

kultural, dan kemajemukan bangsa.

Di film ini juga dapat kita ambil bahwa pendidikan harus bersifat demokrasi atau terbuka dimana setiap murid dapat bebas mengemukakan pendapat dan mendapatkan perhatian yang lebih untuk mengetahui kekurangan apakah yang terdapat pada siswa tersebut dan tidak diskriminatif atau membeda-bedakan seperti hal nya ishaan yang mendapat perlakuan yang berbeda dari gurunya karna ishaan di anggap murid yang malas, nakal dan bodoh sehingga sering kali dia di beda-bedakan dan  mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari guru.

 

Pasal 5 ayat 1: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan

yang bermutu.

Pasal 5 ayat 2 : Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Dan bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu. Begitu juga orang yang memiliki kelainan seperti ishaan yang menderita Dyslexia. Dislexia adalah penyakit yang menyebabkan seseorang akan kesulitan mmbaca dan menulis. Dia juga berhak mendapatkan pelayanan pendidikan khusus  sesuai dengan kemampuan nya guna mengembangkan bakat dan potensi nya.

 

UU Guru dan Dosen

Pasal 1 ayat1 : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Di film taree zamen juga menerapkan UU tentang guru dan dosen dimana guru juga berperan sebagai pendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, serta mengevaluasi setiap peserta didik. Dimana guru memberikan pelajaran dengan baik, mengajarkan nya dengan baik dan memberikan ulangan untuk mengevaluasi peserta didik dimana guru jadi mengetahui apakah tujuan pendidikan yang dia berikan kepada peserta didik sudah tercapai dengan baik atau belum.

 

Pasal 7 ayat 1 : Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

Bagian a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;

            Di film taree zamen ini guru Ram memilik panggilan jiwa yang tinggi sebagai guru, ia dengan sabar mengajarkan ishaan sampai dapat mengembangkan bakatnya dan menemukan kepercayaan diri yang baik.

 

Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

Bagian a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

Bagian b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

Bagian c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

Di film ini guru-guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif, ada beberapa guru di film ini bertindak tidak objektif dan bersikap diskriminatif terhadap peserta didik ishaan contohnya. Tetapi ada satu guru yang sangat memahami peserta didiknya, dia bersikap sangat bersikap objektif dan tidak diskriminatif, dia tidak membeda-bedakan ishaan karna prilaku nya dia tidak menganggap ishaan anak yang nakal, malas ataupun bodoh , ia justru menyelediki apa yang sebenarnya yang terjadi oleh ishaan dan setelah guru itu mengetahui masalah yang terjadi oleh ishaan, dia mencari solusi untuk menangani masalah ishaan agar ishaan dapat mengembangkan bakat dan potensi nya.

teori prilaku konsumen

0

Teori Perilaku Konsumen

Konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa. Konsumen diasumsikan memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka tahu persis kualitas barang, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan dan harga barang di pasar.mereka mampu memprediksi julah penerimaan untuk suatu periode konsumsi.
Pendekatan Perilaku Konsumen
pendekatan perilaku konsumen terbagi dua yaitu
*. Teori Kardinal ( Cardinal Theory)
Teori Kardinal menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal,sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilogram,panjang dengan centimeter atau meter. Sedangkan satuan ukuran kegunaan (utility) adalah util. Keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nilai kegunaan yang diperoleh dari konsumsi disebut utilitas total (TU). Tambahan kegunaan dari penambahan suatu unit barang yang dikonsumsi disebut utilitas marjinal (MU). Total uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi adalah jumlah unit barang dikalikan harga per unit.
*. Teori Ordinal ( Ordinal Theory )
Terbagi atas 7 bagian yaitu :
A. Kurva Indiferensi ( Indiference Curve )
Menurut Teori Ordinal, kegunaan tidak dapat dihitung tetapi hanya dapat dibandingkan, sebagaimana kita menilai kecantikan atau kepandaian seseorang. Untuk menjelaskan pendapatnya, Teori Ordinal menggunakan kurva indiferensi (indiferensi curve). Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberika tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Suatu kurva indiferensi atau sekumpulan kurva indiferensi (yang disebut peta indiferensi atau indifference map), dihadapi oleh hanya seorang konsumen.
Asumsi –asumsi Kurva Indiferensi :
1) Semakin jauh kurva indiferensi dari titik origin, semakin tingi tingkat kepuasanya.
2) Kurva indiferensi menurun dari kiri ke kanan bawah ( downward sloping ), dan cembung ke titik origin ( convex to origin) atau adanya kelangkaan.
3) Kurva indiferensi tidak saling berpotongan agar asumsi transitivitas terpenuhi.
B. Kurva Garis Anggaran ( Budget Line Curve )
Garis Anggaran (budget line) adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya (anggaran) yang sama besar. Misalnya garis anggaran dinotasikan sebagai BL, sedangkan harga sebagai P ( Px untuk X dan Py untuk Y ) dan jumlah barang yang dikonsumsi adalah Q ( Qx untuk X dan Qy untuk Y ), maka:
BL = Px.Qx + Py.Qy
C. Perubahan Harga Barang dan Pendapatan
Perubahan harga dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli, diukur dari besar luas bidang segi tiga yang dibatasi kurva garis anggaran. Bila luas bidang segitiga makin luas,maka daya beli meningkat,begitu juga sebaliknya.

D. Keseimbangan Konsumen
Kondisi keseimbangan adalah kondisi dimana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Uang yang ada (jumlahnya tertentu) dipakai untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi (maksimalisasi kegunaaan), atau tingkat kepuasan tertentu dapat dicapai dengan anggaran paling minim (minimalisasi biaya). Secara grafis kondisi keseimbangan tercapai pada saat kurva garis anggaran (manggambarkan tingkat kemampuan) bersinggungan dengan kurva indiferensi (menggambarkan tingkat kepuasan).
E. Reaksi Terhadap Perubahan Harga Barang
Keseimbangan yang dicapai dapat berubah karena pendapatan nyata berubah.Jika pendapatan nyata meningkat, konsumen dapat menaikkan tingkat kepuasanya,begitu juga sebaliknya.Salah satu faktor yang dapat mengubah pendapatan nyata adalah perubahan harga barang.
F. Reaksi Terhadap Perubahan Pendapatan Nominal
Salah satu faktor lain yang dapat mengubah keseimbangan konsumen adalah perubahan pendapatan nominal. Karena rasio harga tidak berubah maka kurva garis anggaran bergeser sejajar dengan kurva garis anggaran sebelumnya
G. Efek Subtitusi (Substitution Effect) dan Efek Pendapatan (Income Effect)
Ketika kita mengatakan bahwa jika harga barang turun maka permintaan terhadapnya bertambah atau sebaliknya, yang terlihat sebenarnya adalah total interaksi antara kekuatan pengaruh perubahan pendapatan dan perubahan harga, terhadap keseimbanga konsumen.

Ada dua konsep elastisitas, yaitu:
1) Elastisitas Harga
Untuk barang-barang yang habis dipakai dalam waktu kurang dari setahun (barang tidak tahan lama atau non durable goods), elastisitas harga lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan dalam jangka pendek. Ada dua penyebabnya : pertama, konsumen membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan mereka; kedua, kadang-kadang permintaan terhadap suatu barang berkaitan dengan barang lain.
2) Elastisitas Pendapatan
Elastisitas pendapatn dalam jangka panjang bagi barang nondurable lebih besar disbanding jangka pendek. Jika pendapatan meningkat 20% masyarakat yang tadinya hanya mampumakan gaplek (Gaplek adalah bahan makanan yang berasal dari singkong dikeringkan,dapat sebagia pengganti nasi), sekarang mampu membeli nasi.Namun karena sudah terbiasa makan gaplek, mereka tidak segera mengganti konsumsinya ke beras. 

pendapatan perkapita

0
  1. A.    Pengertian dan definisi pendapatan perkapita

Pengertian pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk, oleh sebab itu untuk memperoleh pendapatan perkapita pada suatu tahun, yang harus dilakukan adalah membagi pendapatan nasional pada tahun itu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.

Pendapatan perkapita juga sering digunakan sebagai indikator pembangunan suatu negara untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara sedang berkembang. Dengan kata lain selain pendapatan per kapita bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi diantara berbagai negara.

 

Secara matematis, rumus perhitungan pendapatan per kapita adalah 
Pendapatan per kapita tahun n (IPCn) = Pendapatan Nasional Bruto tahun n  (GNPn) / Jumlah Penduduk tahun n (Pn)

 

Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

 

  1. B.      Kegunaan Pendapatan Per Kapita

Sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara, pendapatan per kapita di hitung secara berkala (Periodik) biasanya satu tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita antara lain adalah sebagai berikut :

 

1)      Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun.

2)      Sebagai data pebandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dari pendapatan per kapita masing – masing negara dapat di lihat tingkst kesejahteraan tiap negara.

3)      Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dengan mengambil dasar pendapatan perkapita dari tahun ke tahun, dapat di simpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara rendah (bawah), sedang atau tinggi.

4)      Sebagai data untuk mengabil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi.

 

  1. C.    Konsep Pendapatan Perkapita

Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Dengan demikian, pendapatan per kapita dari suatu negara dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1.

 

2.

 

Contoh: 
Negara x pada tahun t memiliki produk domestik bruto sebesar US $ 1.000.000.000,00 dan jumlah penduduk sebanyak 10.000.000 jiwa. Berapa pendapatan per kapita negara x pada tahun t? 

Jawab: 
PNB perkapita negara x pada tahun t adalah

 

 

  1. D.    Perbandingan pertumbuhan GNP Negara Maju dan Negara Berkembang

Didasarkan atas beberapa kriteria, di dalam mengelompokkan negaranegara sebagai negara maju atau berkembang. Ketujuh indikator tersebut adalah:

  1. Pendapatan Nasional Perkapita (Gross National Product/GNP)

GNP sebagai patokan yaitu dengan cara membagi antara jumlah keseluruhan pendatan negara pertahun dengan jumlah seluruh penduduk negara tersebut.

Apabila hasil baginya lebih dari 10.000 dolar Amerika Serikat (U.S $ 10.000), maka negara tersebut dapat dikelompokkan sebagai negara maju.

Sedangkan apabila kurang dari 80 dolar Amerika Serikat (U.S $ 80), maka dikelompokkan ke dalam negara sedang berkembang.

 

  1. Struktur mata pencaarian dari angkatan kerja.

Jika prosentase angkata kerja pada sektor yang memproduksi bahan makanan pokok lebih besar, maka negara tersebut dikelompokkan sebagai negara sedang berkembang.

Sedangkan apabila prosentase angkata kerja pada sektor jasa lebih besar, maka negara

tersebut dikelompokkan sebagai negara maju.

 

  1. Produktifitas per-tenaga kerja.

Prouktivitas tenaga perkerja ditentukan dengan cara keseluruhan produksi selama satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Apabila produktivitas perangkatan kerja tinggi maka tergolong negara maju, demikian sebaliknya.

 

4. Pengunaan energi per-orang.

Jika tingkat penggunaan tenaga listrik dan bentuk energi lainnya nya tinggi, maka tingkat perkembangan nasionalnya tinggi (negara maju). Namun demikian, indikator ini tidak bersifat mutlak karena bergantung pada kondisi iklim negara yang bersangkutan.

 

5. Fasilitas transportasi dan komunikasi

Parameter ini ditentukan dengan cara mengetahui indeks perkapita dari pengukuran jalan kereta api, jalan raya, hubungan udara, telepon, radio, televisi, dan sebaginya. Jika indeksnya makin tinggi, maka makin tinggi pula tingkat perkembangan nasional negara tersebut.

 

6. Pengunaan metal yang telah diolah.

Hal ini ditentukan oleh jumlah bahan-bahan metal seperti : besi, baja, tembaga, alumunium dan logam lainnya yang digunakan penduduk selama setahun tertentu. Semakin banyak jumlah yang digunakan, maka semakin tinggi tingkat perkembangan nasional negara tersebut.

 

7. Penduduk melek huruf, tingkat penggunaan kalori perorang, prosentase pendapatan keluarga yang digunakan untuk membeli bahan makanan, ataupun jumlah tabungan perkapita.

Adapula sumber lain yang membedakan suatu negara tergolong ke dalam kelompok negara maju atau negara berkembang berdasarkan aspek kependudukannya. Suatu negara dikelompokkan ke dalam kelompok negara berkembang, jika negara tersebut memiliki ciri-ciri

A.kependudukan sebagai berikut:

  1. 1.  Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi

2. Tingkat pendapatan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang rendah, ketimpangan

     pendapatan yang mencolok, sehingga standar hidup pun rendah

3. Angka ketergantungan penduduk tinggi

4. Angka pengangguran baik nyata maupun terselubung tinggi

5. Tingkat produktivitas rendah

6. Ketergantungan pendapatan sangat bertumpu pada sektor pertanian dan ekspor bahan-     bahan mentah.

7. Pengelolaan informasi sangat terbatas dan pasar tidak sempurna

8. Aspek hubungan internasionalnya sangat rapuh

 

B. Sedangkan ciri-ciri kependudukan negara maju adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan penduduknya rendah

2. Persebaran penduduk terkonsentrasi di daerah perkotaan

3. Tingkat kelahiran dan kematian penduduknya rendah

4. Tingkat buta huruf rendah

5. Tingkat harapan hidupnya tinggi

6. Pendapatan perkapitanya tinggi

7. Penduduk wanita berstatus kawin di atas 19 tahun dan banyak menggunakan alat kontrasepsi.

 

Pada tahun 1997 Bank Dunia (World Bank) membagi negara-negara di dunia berdasarkan tingkat pendapatan (income perkapita) menjadi empat kelompok, yaitu:

 

1. Negara-negara berpendapatan rendah (low income) dengan GNP perkaitanya < U.S $785

 2. Negara berpendapatan menengah (middleincome) dengan GNP perkapitanya antara U.S $ 785 – 3.125

3. Negara berpendapatan menengah tinmggi (upper middle income) dengan GNP perkapitanya antara U.S $ 3.125 – 9.655

4. Negara berpendapatan tinggi (high income) GNP perkapitanya > U.S $ 9.656

 

 

 

hukum

0
  1. Arti Kodifikasi

Kodifikasi adalah proses pembuatan peraturan perundang – undangan menjadi bentuk Kitab Undang – Undang sebagai sebagai contoh pembuatan Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau pembuatan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam bahasa ingris disebut Civil Code atau Criminal Code.

  • Unsur-unsur dari suatu kodifikasi :
  1. Jenis-jenis hukum tertentu
  2. Sistematis
  3. Lengkap

 

  1. Arti Hukum Politik dan Hukum Perdata
    1. Hukum politik adalah

Meneliti perubahan yang ada supaya memenuhi kebutuhan batu dalam masyarakat. Politik hukum merumuskan arah perkembangan tertib hukum dari ius constitutum (Hukum yang telah berlalu) yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha menyusun ius constituendum ( hukum yang akan datang ).

Pengertian Hukum Politik :

  1. i.                     Menurut Van Apeldorn

Menggunakan istilah politik perundang-undangan terbatas pada hukum tertulis.

  1. ii.                   Menurut Padmo Wahyono

Kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu kebijakan berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapa hukum, penegakan hukum.

  1. iii.                  Menurut Satjipto Raharjo

Adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat karena politik hukum diarahkan kepada ius constituendum, hukum yang seharusnya berlaku.

  1. iv.                 Menurut Bagir Manan

Politik hukum tidak dari politik ekonomi, politik budaya, politik pertahanan, keamanan dan politik dari politik itu sendiri. Jadi politik hukum mencakup politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapa serta penegakan hukum.

  1. v.                   Menurut Moh. Mahfud

Politik Hukum adalah kebijaksanaan hukum ( legalpolicy ) yang hendak/telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah ( Indonesia ) yang dalam implementasinya melalui :

–          Pembangunan hukum yang berintikan pembuat hukum dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing dan atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan ( ius constituemdum ) hukum yang diperlukan.

–          Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.

 

  1. Hukum Perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan . Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi :

 

–          Hukum keluarga : perkawinan, hub. Ortu-anak, adopsi, perceraian, harta perkawinan.

–          Hukum harta kekayaan : harta kekayaan materiil, immateril, perikatan.

–          Hukum benda : Hukum yg mengatur hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum

–          Hukum Perikatan : status personal, kewarganegaraan, domisili, pribadi hukum.

–          Hukum Waris : pewaris, ahli waris dan obyek hukum waris

 

  1. Arti Hukum Pasti dan Manasuka

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebuthukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut adat). Bushar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi hukum ada sulit sekali karena, hukum adat masih dalam pertumbuhan; sifat dan pembawaan hukum adat ialah:

–          Tertulis atau tidak tertulis

–          Pasti atau tidak pasti

–          Hukum raja atau hukum rakyat dan sebagainya.

Supomo & hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu) yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim. Ketentuan hasil seminar Hukum adat di Yogyakarta Tahun 1975 tentang definisi hukum adat adalah sebagai berikut:

Hukum adat adalah Hukum indonesia asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan RI dan disana-sini mengandung unsur agama. Kedudukan Hukum Adat sebagai salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada unifikasi hukum (penyamaan hukum).

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Arti Hukum Material dan Hukum Formal
    1. Sumber hukum dalam arti material yaitu, faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempegaruhi pembentukan hukum yaitu :

–          Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.

–          Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap.

–          Hukum yang berlaku

–          Tata hukum negara-negara lain

–          Keyakinan tentang agama dan kesusilaan

–          Kesadaran hukum

  1. Sumber hukum dalam arti formal yaitu, sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukanya, terdiri dari :

 

  • Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis :
  1. Undang-undang :
    1. UU dalam arti material: keputusan penguasa yang dilihat dari segi  isinya mempunyai kekuatan mengikat umum mis. UU Teroisme, UU Pailit.
    2. UU dalam arti formal : keputusan penguasa yang diberi nama UU disebabkan bentuk yang menjadikannya UU, mis UU APBN

 

  • Sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis :

Prof. Soepomo dalam catatan mengenai pasal 32 UUD 1950 berpendapat bahwa

“ Hukum adat adalah synonim dengan hukum tidak tertulis dan hukum tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi di badan –badan hukum negara (DPR, DPRD, dsb), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.”

 

  1. Arti Hukum Nasional dan Hukum Internasional
    1. Hukum Nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip – prinsip dan peraturan – peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu Negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan – hubungan antara mereka satu dengan lainnya.

 

  1. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

 

Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara :

–          Negara dengan Negara

–          Negara dengan subyek hukum lain bukan Negara atau subyek hukum bukan Negara satu sama lain.

sumber hukum material dan formal

0

Sumber hukum material dan formal

 

Adalah: Segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya: aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang  tegas dan nyata.Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Sumber hukum dalam arti material dan
sumber hukum dalam arti formal.

1. Sumber Hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.

2. Sedangkan sumber hukum dalam arti Formal, yaitu: bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati.
Adapun yang termasuk sumber hukum dalam arti formal adalah :
1) Undang-undang
2) Kebiasaan atau hukum tak tertulis
3) Yurisprudensi
4) Traktat
5) Doktrin

1) Undang-undang
Dilihat dari bentuknya, hukum dibedakan menjadi:
(a). Hukum tertulis
(b). Hukum tidak tertulis
Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum.
Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat 2 (dua) macam pengertian:
a. Undang-undang dalam arti materiil, yaitu: setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. Misalnya:
Ketetapan MPR, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keputusan Presiden (KEPRES), Peraturan Daerah (PERDA), dll
b. Undang-undang dalam arti formal, yaitu: setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut Undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, Undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR(lihat pasal 5 ayat 1 UUD 45).
Perbedaan dari kedua macam Undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau segi pembuatan dan bentuknya. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam membedakan kedua macam pengertian undang-undang tersebut, maka undang-undang dalam arti materiil biasanya digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut dengan undangundang.

2) Kebiasaan atau Hukum tak tertulis
Kebiasaan (custom) adalah: semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yangberlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
o Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulangkali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak/ umum.
o Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang/ golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung/ memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti/ ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

3) Yurispudensi
adalah: keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama.
4) Traktat
Adalah: perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara atau lebih. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara disebut Traktat Multilateral. Selain itujuga ada yang disebut sebagai Traktat Kolektif yaitu perjanjian antara beberapa negara dan kemudian terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

5) Doktrin Hukum
Adalah: pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/ terkemuka. Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

 

 

 

 

 

Penjelasan dan contoh

Menurut  fungsi nya hukum dapat di golongkan ke dalam hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh hukum material ialah pidana hukum material yang biasa di sebut dengan hukum pidana saja dan hukum perdata material yang biasa di sebut dengan hukum perdata saja.

Hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum material. Contoh hukum formal ialah hukum pidana formal yang biasa di sebut dengan hukum acara pidana dan hukum perdata formal yang di sebut hukum dengan hukum acara perdata.

 

 

 

Arti Hukum Material dan Hukum Formal

 

  1. Sumber hukum dalam arti material yaitu, faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempegaruhi pembentukan hukum yaitu :

–          Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.

–          Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap.

–          Hukum yang berlaku

–          Tata hukum negara-negara lain

–          Keyakinan tentang agama dan kesusilaan

–          Kesadaran hukum

  1. Sumber hukum dalam arti formal yaitu, sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukanya, terdiri dari :

 

  • Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis :
  1. Undang-undang :
    1. UU dalam arti material: keputusan penguasa yang dilihat dari segi  isinya mempunyai kekuatan mengikat umum mis. UU Teroisme, UU Pailit.
    2. UU dalam arti formal : keputusan penguasa yang diberi nama UU disebabkan bentuk yang menjadikannya UU, mis UU APBN

 

  • Sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis :

Prof. Soepomo dalam catatan mengenai pasal 32 UUD 1950 berpendapat bahwa

“ Hukum adat adalah synonim dengan hukum tidak tertulis dan hukum tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi di badan –badan hukum negara (DPR, DPRD, dsb), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.”

 

melakukan administrasi sarana dan prasarana kantor

1

MELAKUKAN ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA

A.Sarana dan Prasarana Kantor
Sebuah kantor tak bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya peralatan kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Selain fungsi dan peranan sumber daya manusia, untuk mencapai kelancaran dalam suatu pekerjaan juga sangat tergantung pada sarana prasarana dan sistem pengelolaan yang efektif.

Memfasilitasikan kantor dengan mesin-mesin modern bertujuan untuk mencapai produktifitas pekerjaan kantor yang seefisien mungkin secara tenaga, biaya maupun waktu. Oleh karenanya penggunaan peralatan dan mesin-mesin kantor yang tepat sangatlah penting dalam sebuah perusahaan.
Menurut Ensiklopedi Administrasi, perlengkapan kantor ( office equipment) adalah segenap benda yang dipergunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha, yang terdiri perabot kantor, mesin kantor, bekal kantor dan hiasan kantor.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan dalam membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda2 yang bergerak seperti komputer dan mesin2,sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda2 yang tidak bergerak seperti gedung, ruang dan tanah.
Sarana dan prasarana juga mempunyai arti dan maksud yang sama dengan istilah perbekalan kantor.

1. Pengadaan Sarana Kantor
Semua kegiatan penyediaan perbekalan untuk menunjukkan pelaksanaan tugas. Cara pengadaan perbekalan tergantung dari kebutuhan dan kegiatan yang dilakukan oleh masing2 kantor.
Dalam menyusun pengadaan kantor selalu diawali dg perencanaan, perencanaan bidang perbekalan ditekankan pada beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:
a. Kebutuhan kantor
b. Biaya
c. Keadaan inventaris tahun2 sebelumnya
d. Pertimbangan perhitungan pegawai yang ada
Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan perbekalan yaitu sebagai berikut:
a. Mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan
b. Menentukan jenis kuantitas dan kualitas perbekalan kantor yg diperlukan
c. Mengadakan perbekalan kantor yang diperlukan sesuai dengan anggaran yang disediakan
d. Mennyediakan dan menggunakan perbekalan kantor dalam kegiatan operasional
e. Menyimpan dan memelihara perbekalan kantor
f. Mengumpulkan dan mengolah data perbekalan kantor
g. Menghapus perbekalan sesuai dengan prosedur yang berlaku

2. Invetarisasi barang
Suatu kegiatan untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai barang2 yang dimiliki dan diurus, baik yang diadakan melalui anggaran belanja kantor, sumbangan, maupun hibah untuk diadministrasikan sebagaimana mestinya menurut ketentuan dan cara yang telah ditetapkan.
Pengadministrasian barang inventaris dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Buku Induk barang inventaris
b. Buku Golongan barang inventaris
c. Buku catatan barang noninventaris

B. Tata Ruang Kantor
Akibat perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini, mengakibatkan penerapan tata ruang kantor ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.

1. Pengertian tata ruang
• Menurut George R. Terry, tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaannya secara terinci dari ruangan tersebut untuk menyiapkan suatu susunan praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak.
• Dengan kata lain, arti tata ruang kantor dapat pula diutarakan sebagai pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor serta perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa dan bebas untuk bergerak, sehingga tercapai efisiensi kerja.

2. Tujuan adanya tataruang
Pengaturan tata ruang yang baik akan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan kantor dapat diatur secara tertib dan lancar. Dengan demikian komunikasi kerja pegawai akan semakin lancar, sehingga koordinasi dan pengawasan semakin mudah serta akhirnya dapat mencapai efisiensi kerja.
Apabila dirinci, maka tujuan tata ruang kantor antara lain adalah:
1) Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena prosedur kerja dapat dipersingkat.
2) Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan.
3) Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efesien.
4) Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian tertentu, atau oleh suara bising lainnya.
5) Menciptakan kenyamanan bekerja bagi para pegawai.
6) Memberikan kesan yang baik terhadap para pengunjung.
7) Mengusahakan adanya keleluasaan bagi:
a. Gerakan pegawai yang sedang bekerja.
b. Kemungkinan pemanfaatan ruangan bagi keperluan lain pada waktu tertentu.
c. Kemungkinan perkembangan dan perluasan kegiatan di kemudian hari.

3. Asas-asas Pokok Tata Ruang Kantor
Dalam buku Pratical Plan Layout tahun 1955, Richard Muther mengutarakan tentang asas-asas Pokok Tata Ruang adalah sebagai berikut:
1. Asas Jarak Terpendek:
Merupakan jarak terpendek antara 2 titik dalam garis lurus.
2. asas Rangkaian Kerja:
Yaitu penempatan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urut-urutan penyelesaian pekerjaan.
3. Asas Penggunaan Segenap Ruang:
Apabila mungkin, tidak ada ruang yang tidak terpakai, tidak hanya yang berupa luas lantai, tetapi juga vertikal ke atas maupun ke bawah
4. Asas Perubahan Susunan Tempat Kerja:
Apabila diperlukan dapat diubah dengan mudah, misalnya tata ruang kantor terpaksa diubah, karena:
a. Perubahan proses kerja/prosedur kerja kantor
b. Penemuan teknologi baru, dan lain-lain.

Macam2 Tata Ruang Kantor, antara lain sebagai berikut:
1. Tata ruang berkamar
Yang dimaksud dengan Tata Ruang Kantor Berkamar adalah ruangan untuk bekerja yang dipisahkan atau dibagi dalam kamar-kamar kerja.

Keuntungan tata ruang kantor berkamar adalah:
Ø Konsentrasi kerja lebih terjamin.
Ø Pekerjaan yang bersifat rahasia, dapat lebih terjamin atau terlindungi.
Ø Untuk menambah kewibawaan, status pejabat sehingga selalu terpelihara adanya kewibawaan pejabat/pimpinan.
Ø Untuk menjamin keberhasilan kerja dan merasa ikut ber tanggung
Ø jawab atas ruangan dan merasa ikut memiliki.

Kerugian tata ruang kantor berkamar adalah:
Ø Komunikasi langsung antar pegawai tidak dapat lancar, sehingga
Ø kesempatan untuk mengadakan komunikasi menjadi berkurang.
Ø Diperlukan biaya yang lebih besar untuk biaya pemeliharaan ruangan, pengaturan penerangan dan biaya peralatan lainnya.
Ø Pemakaian ruangan kurang luwes apabila ada perubahan dan perkembangan organisasi.
Ø Mempersulit pengawasan. Memerlukan ruangan yang luas.

2. Tata ruang terbuka
Yang dimaksud dengan Tata Ruang Kantor Terbuka adalah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa pegawai yang bekerja bersama-sama di ruangan tersebut tanpa dipisahkan oleh penyekat.

Keuntungan tata ruang kantor terbuka
Ø Mudah dalam pengawasan, pengaturan cahaya, udara, pengaturan warna dan dekorasi.
Ø Luwes atau fleksibel apabila diperlukan perubahan ruangan dan tidak memerlukan biaya tinggi.
Ø Mudah untuk mengadakan hubungan langsung, pengawasan, penyeragaman kerja dan pembagian peralatan kerja.
Ø Biaya lebih hemat atau murah untuk pemeliharaan: ruangan kerja, penggunaan kelengkapan ruangan dan peralatan, penggunaan telepon dan lain-lainnya.
Kerugian tata ruang kantor terbuka
Ø Kemungkinan timbul atau terjadi kegaduhan atau kebisingan.
Ø Pegawai sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi.
Ø Batas kedudukan antara pimpinan dan bawahan tidak nampak jelas.
Ø Pekerjaan yang bersifat rahasia sulit dilakukan.
Ø Kemungkinan nampak adanya tumpukan-tumpukan berkas atau kertas dan peralatan kerja lainnya, sehingga mengakibatkan pemandangan yang kurang baik.

3. Tata ruang Berhias/ Berpanorama
Yang dimaksud dengan Tata Kantor Berpanorama adalah ruangan untuk bekerja yang dihiasi oleh taman, dekorasi dan lainnya. Bentuk ruangan kantor berhias ini mengusahakan agar lingkungan ruangan perkantoran nampak seperti pemandangan alam terbuka dan benarbenar merupakan lingkungan yang nyaman, menyenangkan dan ekonomis dalam pemanfaatan ruangan.

Keuntungan tata ruang kantor berhias atau berpanorama:
Ø Para pegawai akan merasa nyaman dan betah bekerja.
Ø Ketegangan syaraf dapat berkurang atau dihindarkan.
Ø Kebisingan dan kegaduhan dapat berkurang atau dihindarkan.
Ø Produktivitas kerja dapat meningkat, pekerjaan dilaksanakan dengan efesien sehingga tujuan organisasi dapat mudah dicapai.
Kerugian tata ruang kantor berhias atau bertaman/berpanorama:
Ø Biaya cukup tinggi untuk mengadakan taman dan dekorasi lainnya.
Ø Biaya pemeliharaan tinggi.
Ø Memerlukan tenaga ahli yang tidak mudah dan tidak murah.

4. Tata ruang gabungan
Tata ruang kantor yang merupakan gabungan antara bentuk tata ruang kantor berkamar, tata ruang kantor terbuka dan tata ruang kantor berhias. Tata ruang gabunagn ini perlu dipertimbangkan karena ketiga bentuk tata ruang mempunyai keuntungan dan kerugian yang ada, dapat diciptakan tata ruang kantor gabungan.